PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2012

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Jadi: RUU tentang Organisasi Masyarakat)
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (jadi: RUU tentang Aparatur Sipil Negara)
5. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
6. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Jadi: RUU tentang Pangan)
8. RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro (jadi RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro)
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Jadi: RUU tentang Pendidikan Tinggi)
10. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
11. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
12. RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional (Jadi: RUU tentang Keamanan Nasional )
13. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
14. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (jadi: RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (jadi: RUU tentang Koperasi)
16. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara (jadi: RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah)
17. RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan (jadi: RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan)
18. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
19. RUU tentang Jaminan Produk Halal
20. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Jadi: RUU tentang Jalan)
21. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
22. RUU tentang Pertanahan
23. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
26. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji
30. RUU tentang Kesetaraan Jender
31. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
32. RUU tentang Keperawatan
33. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
34. RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus 
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan
36. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
38. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
39. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
41. RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
42. RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat
43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
44. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
45. RUU tentang Lambang Palang Merah
46. RUU tentang Keinsinyuran  
47. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
48. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat  (Jadi: RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat)
49. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
50. RUU tentang Desa
51. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
52. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
53. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
54. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
55. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
56. RUU tentang Tenaga Kesehatan
57. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
58. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
59. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
60. RUU tentang Perdagangan
61. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
62. RUU tentang Veteran Republik Indonesia
63. RUU tentang Rahasia Negara
64. RUU tentang Keantariksaan

PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2011

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (jadi: RUU tentang Aparatur Sipil Negara)
5. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
6. RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi
7. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
8. RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan (Jadi: RUU tentang pengadaan tanah untuk pembangunan)
9. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Jadi: Sistem Peradilan Pidana Anak)
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
12. RUU tentang Keamanan Nasional
13. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
14. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
16. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
17. RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
18. RUU tentang Jaminan Produk Halal
19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
20. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
21. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
22. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
23. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
24. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
26. RUU tentang Kesetaraan Gender
27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
28. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
30. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
31. RUU tentang Keperawatan
32. RUU tentang Kebudayaan
33. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
34. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
36. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
38. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
39. RUU tentang Daerah Perbatasan
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
41. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
42. RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
44. RUU tentang Tenaga Kesehatan
45. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
47. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
48. RUU tentang Desa
49. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
50. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
51. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
52. RUU tentang Perampasan Aset
53. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
54. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
55. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
56. RUU tentang Perdagangan
57. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
58. RUU tentang Rahasia Negara
59. RUU tentang Keantariksaan
60. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
61. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
62. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
63. RUU tentang Hak Kekayaan Industri
64. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
67. RUU tentang Konvergensi Telematika
68. RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
69. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
70. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa