RUU PROLEGNAS TAHUN 2010-2014

1. RUU tentang Intelijen
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (jadi: RUU tentang Aparatur Sipil Negara)
5. RUU tentang Kelautan
6. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Jadi: RUU tentang Jalan)
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (jadi RUU: Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.)
13. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
14. RUU tentang Jaminan Produk Halal
15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
17. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
18. RUU tentang Keperawatan
19. RUU tentang Gerakan Pramuka
20. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
21. RUU tentang Bantuan Hukum
22. RUU tentang Mata Uang
23. RUU tentang Perekonomian Nasional
24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
26. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
28. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
29. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
30. RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
31. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33. RUU tentang Konvergensi Telematika
34. RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
35. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
36. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
37. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
38. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
39. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
41. RUU tentang Keimigrasian
42. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
43. RUU tentang Perdagangan
44. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
45. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (jadi: RUU tentang Koperasi)
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
47. RUU tentang Keantariksaan
48. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
49. RUU tentang Transfer Dana
50. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
51. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
52. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
53. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
54. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
55. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
56. RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
57. RUU tentang Informasi Geospasial
58. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
59. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
60. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
61. RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
62. RUU tentang Hukum Disiplin Militer
63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
64. RUU tentang Rahasia Negara
65. RUU tentang Pertanahan
66. RUU tentang Desa
67. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
68. RUU tentang Lambang Palang Merah
69. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
70. RUU tentang Tenaga Kesehatan
71. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
72. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
73. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
74. RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro (jadi RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro)
75. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
76. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
77. RUU tentang Kebudayaan
78. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
79. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
80. RUU tentang Akuntan Publik
81. RUU tentang Lelang
82. RUU tentang Penilaian
83. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
84. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
85. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
86. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan
87. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
88. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
89. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008  tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
90. RUU tentang Karantina Kesehatan
91. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
92. RUU tentang Perampasan Aset
93. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
94. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Jadi: RUU tentang Organisasi Masyarakat)
95. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
96. RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
97. RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
98. RUU tentang Bela Negara
99. RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
100. RUU tentang Jaminan Pemegang Polis
101. RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional (Jadi: RUU tentang Keamanan Nasional )
102. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer
103. RUU tentang Lembaga Pembiayaan
104. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara (jadi: RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah)
105. RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia
106. RUU tentang Pergadaian
107. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
108. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
109. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
110. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
111. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
112. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
113. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya
114. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
115. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
116. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
117. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
118. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
119. RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
120. RUU tentang Kesetaraan Jender
121. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
122. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2004 tentang Komisi Yudisial
123. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
124. RUU tentang Hortikultura
125. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
126. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
127. RUU tentang Pengelolaan Sanitasi
128. RUU tentang Geologi
129. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
130. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
131. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
132. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
133. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
134. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
135. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Jadi: RUU tentang Pangan)
136. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Jadi: RUU tentang Pendidikan Tinggi)
137. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
138. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
139. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
140. RUU tentang Arsitek
141. RUU tentang Asuransi Syari'ah
142. RUU tentang Daerah Perbatasan
143. RUU tentang Hak-Hak atas Tanah
144. RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara)
145. RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara
146. RUU tentang Jasa Konsultansi
147. RUU tentang Keanekaragaman Hayati
148. RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
149. RUU tentang Kepemilikan Properti
150. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
151. RUU tentang Kesehatan Jiwa
152. RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan
153. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
154. RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
155. RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat
156. RUU tentang Modal Ventura
157. RUU tentang Otonomi Khusus Bali
158. RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat
159. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
160. RUU tentang Pengadilan Keagrariaan
161. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat  (Jadi: RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat)
162. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
163. RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan
164. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
165. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)
166. RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan (jadi: RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah)
167. RUU tentang Penggunaan Frekwensi
168. RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak
169. RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara
170. RUU tentang Perjanjian Kredit
171. RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
172. RUU tentang Perlindungan Pasien
173. RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia
174. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
175. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia
176. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
177. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
178. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
179. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji
180. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
181. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
182. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
183. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
184. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
185. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
186. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
187. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
188. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
189. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
190. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi
191. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
192. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
193. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
194. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
195. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
196. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
197. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
198. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
199. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
200. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
201. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
202. RUU tentang Praktik Bidan
203. RUU tentang Praktik Kefarmasian
204. RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
205. RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi
206. RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional
207. RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
208. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
209. RUU tentang Balai Harta Peninggalan
210. RUU tentang Daktiloskopi
211. RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata
212. RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
213. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
214. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
215. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
216. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (jadi: RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
217. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
218. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
219. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
220. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
221. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930)
222. RUU tentang Veteran Republik Indonesia
223. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
224. RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara
225. RUU tentang Badan Layanan Umum
226. RUU tentang Bahan Berbahaya
227. RUU tentang Bahan Kimia
228. RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan
229. RUU tentang Hipotik Kapal
230. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
231. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
232. RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara
233. RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer
234. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan
235. RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme
236. RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang
237. RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa
238. RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata
239. RUU tentang Perkumpulan
240. RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
241. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
242. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
243. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
244. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
245. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
246. RUU tentang Prajurit Wajib
247. RUU tentang Publikasi Luar Ruang
248. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
249. RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus 
250. RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat
251. RUU tentang Keinsinyuran  

Catatan:

1. Pada saat ditetapkan, Prolegnas Tahun 2010-2014 berjumlah 247
2. Pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 ditambahkan 1 RUU baru yaitu: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 ditambahkan 3 RUU baru yaitu:
1. RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus 
2. RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat
3. RUU tentang Keinsinyuran